Hak rakyat mengontrol negara: membangun model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerahDiterbitkan atas kerjasama Malang Corruption Watch [dengan] Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Jakarta, 2006 - Autonomy - 214 pages Citizen participation in controlling the implementation of autonomy of local government in Indonesia. |
Common terms and phrases
adanya anggaran anggota APBD asas aspirasi ayat bagian bebas bentuk berbagai berdasarkan berikut berpartisipasi berperan bersifat berwawasan lingkungan bidang cara dampak dasar demokrasi partisipatif diatur dilaksanakan dilakukan dimana DPRD eksekutif Forum Warga Governance hasil hukum informasi jaminan Kabupaten kasus kawasan kebijakan kebutuhan kecamatan kegiatan kelompok kelurahan Kepala kepentingan kerja ketiga kinerja Komisi konsep korupsi Kota Malang legislatif lembaga Lembaran lingkungan lokal masalah maupun mekanisme melakukan melalui melibatkan memberikan memiliki memperoleh mendapatkan mengatur mengenai meningkatkan mewujudkan Model Nasional Nomor organisasi otonomi partisipasi pasal pelaksanaan pembahasan Pembentukan Peraturan pemerintahan penataan ruang pendapat penelitian pengambilan keputusan penganggaran Pengaturan Peran pengawasan Pengelolaan pengembangan penting penyelenggaraan penyusunan penyusunan APBD peran peraturan perundang-undangan Perda perencanaan perkotaan Pertama perubahan pihak Prinsip prioritas program proses publik rangka Raperda rencana sebagaimana sektor sesuai setiap sistem sosial strategi sumber tahap tata ruang terdapat terjadi tertentu Tindak tinggi tingkat transparansi tujuan umum Undang Undang-Undang upaya usulan wilayah